tentang.co.id – Pemerintah melalui peraturan DJP Nomor PER 17/PJ/2014 menetapkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat efaktur. Hal ini bertujuan agar PPN dan transaksi mudah di cek silang sekaligus proteksi untuk PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kini terdapat aplikasi web efaktur 3.2 versi terbaru dari Mekari Klikpajak yang memiliki fitur terbaru seiring adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada awal kuartal kedua 2022 dengan menambah ketentuan pajak lainnya.

Pengelolaan pajak jadi lebih mudah dan praktis dengan hadirnya versi terbaru. Aplikasi web ini sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan bisa diakses melalui website tanpa harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu.

Apa Itu efaktur Web Based?

Aplikasi efaktur umumnya terdapat beberapa versi dan saat ini sudah hadir versi 3.2 yakni berbasis web yang bisa digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan masa PPN 1111 ke DJP dengan memasukkan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.

efaktur adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membuat Faktur Pajak Elektronik maupun bukti Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya faktur berbasis elektronik semua keperluan perpajakan bisa diakses secara real time kapan dan dimana saja.

Namun, sebelumnya efaktur telah diperkenalkan sejak 2013 dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak). Berbagai versi telah diluncurkan hingga versi terbaru ini dibuat kembali untuk memenuhi kebutuhan perpajakan agar lebih mudah.

Terdapat sejumlah ketentuan yang berlaku dalam pembuatan maupun pelaporannya yakni penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Manfaat Penggunaan efaktur Bagi PKP, Pemerintah, dan Lingkungan

Adanya faktur elektronik membantu PKP sebagai bukti bahwa PKP telah menunaikan kewajibannya dalam memungut pajak dari pihak pemberi BKP/JKP. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan penggelapan pajak atau manipulasi pajak yang tidak akurat saat pemeriksaan berlangsung.

Adapun manfaatnya bagi PKP dan lainnya yaitu:

Manfaat efaktur bagi PKP

Karena semuanya berbasis online atau digital baik itu pembuatan lapor SPT, pembayaran pajak, dan lainnya sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas karena sudah menggunakan sistem e-text. Hal ini bagian dari kontribusi dalam program green-text yang sudah dijalankan di seluruh dunia.

Jenis-Jenis Faktur Pajak

Nah kini sudah ada efaktur pajak sebagai kemudahan dalam mengelola perpajakan bagi PKP, namun apa saja jenis faktur pajak?

1. Faktur Pajak Pengeluaran

Merupakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP saat melakukan penjualan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, yang termasuk pada kategori barang mewah.

2. Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak yang diterima oleh PKP saat melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terkena KPK dengan kategori barang mewah.

3. Faktur Pajak Pengganti

Sebagai faktur pajak perbaikan atas Faktur Pajak yang sudah diterbitkan tetapi terdapat kesalahan dalam pengisian (selain data NPWP) sehingga perlu dikoreksi dan diganti dengan Faktur Pajak Pengganti demi kesesuaian data pada faktur pajak.

4. Faktur Pajak Gabungan

Yaitu Faktur Pajak yang dibuat dan diterbitkan oleh PKP yang mencakup seluruh penjualan BKP atau JKP yang sama selama 1 bulan kalender.

5. Faktur Pajak Cacat

Faktur Pajak yang pengisian datanya kurang lengkap, tidak jelas, tidak benar maupun belum terdapat tanda tangan. Selain itu Faktur Pajak Cacat dapat terjadi karena PKP salah dalam pengisian kode dan nomor serinya.

6. Faktur Pajak Digunggung

Faktur Pajak yang dibuat tanpa adanya identitas pembeli dan penjual serta tanda tangannya karena diterbitkan oleh pengusaha eceran.

7. Faktur Pajak Batal

Merupakan Faktur Pajak yang dibatalkan karena terjadinya pembatalan transaksi. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan dalam pengisian NPWP pada Faktur Pajak.

Syarat Pembuatan efaktur Pajak Bagi WP Badan

Pemilik perusahaan perlu memahami apa saja persyaratan membuat efaktur pajak untuk kegiatan usahanya. Apa saja persyaratan yang perlu dilengkapi?

Berikut ini beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PKP yakni:

1. Sudah Terdaftar dan Memiliki NPWP

Ketika mengurus faktur elektronik, wajib pajak perlu memiliki NPWP terlebih dahulu khususnya bagi badan usaha (perusahaan) dengan persyaratan sebagai berikut:

2. Permohonan Pengukuhan Diri Sebagai PKP

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sudah dikenai pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 dan perubahannya.

Ketika ditetapkan sebagai PKP, maka kewajiban pajak perusahaan bertambah menjadi kewajiban PPN. Sehingga pada saat menjual barang atau jasa, perusahaan perlu memungut PPN dari pembeli senilai 10% dari harga jual/DPP (Dasar Pengenaan Pajak), lalu menyetorkan ke kas negara.

3. Mengajukan Permintaan Kode Aktivasi dan Password

Setelah ditetapkan sebagai PKP, maka selanjutnya perusahaan perlu mengajukan permintaan kode aktivasi dan password melalui e-Nofa untuk meminta jatah nomor faktur secara online.

4. Mengajukan Permintaan Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik ini memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

Sertifikat elektronik memiliki masa berlaku selama 2 tahun. Adapun persyaratan permintaan sertifikat elektronik adalah:

5. Mengaktifkan Aplikasi efaktur

Pentingnya membuat faktur berbasis elektronik bagi Badan usaha untuk mengelola pajak PPN dan perlu mengaktifkannya melalui aplikasi web efaktur yang sudah terintegrasi dengan DJP.

6. Menggunakan Aplikasi efaktur

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah terhubung dengan beragam aplikasi maupun web yang mengelola perpajakan untuk kebutuhan wajib pajak.

Cara Update efaktur 3.2

Untuk melakukan update, download patch terbaru 3.2 tetapi harus melakukan pencadangan data backup terlebih dahulu untuk menjaga data agar tidak hilang. Selain itu, perlu memilih patch yang sesuai dengan spesifikasi perangkat komputer seperti Windows 32 bit, Linux 32 bit dan lainnya.

Nah disini terdapat langkah-langkah untuk update ke versi 3.2 yaitu:

Fitur Aplikasi efaktur 3.2

Aplikasi versi 3.2 ini mengalami perubahan pada tarif PPN dan memiliki beberapa pembaruan lain yang perlu diketahui oleh PKP seperti:

Baca Juga: Gonjang-ganjing Prahara Rumah Tangga Reza Arap, Wendy Isyaratkan Adanya Sosok Wanita Lain?

Menggunakan Aplikasi efaktur di Klikpajak

Sebagai PJAP mitra resmi dari Ditjen Perpajakan Indonesia yang sudah memuat aplikasi faktur terbaru yakni efaktur versi 3.2 yang telah dilengkapi dengan fitur otomasi dan prepopulated Faktur Pajak Masukan.

Selain itu, karena aplikasinya sudah berbasis web. Maka wajib pajak tidak perlu lagi menginstall atau mengunduh aplikasi tersebut karena dapat menggunakannya secara langsung. Sehingga sangat efektif digunakan kapan dan dimana saja.

Klikpajak.id telah menghadirkan beragam kebutuhan perpajakan salah satunya efaktur dengan versi 3.2 sehingga dapat mempermudah PKP dalam mengurusi pajak usahanya. Kelebihannya pun dapat dirasakan karena semuanya serba praktis dan sudah berbasis elektronik atau digital.

Nah, dengan adanya sistem ini sebagai salah satu tanda kemajuan teknologi digital di Indonesia yang memudahkan pemerintah, PPK, maupun wajib pajak lainnya dalam urusan perpajakan.

Mekari Klikpajak pun sudah menghadirkan beragam aplikasi berbasis web dengan ulasan positif dari para perusahaan yang telah bergabung di sini. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai faktur elektronik bisa dan testimoninya bisa dilihat pada website Klikpajak.id .***