tentang.co.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo , minta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.

Permintaan tersebut Ganjar kirimkan dengan disertai beberapa pertimbangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas .

Ganjar menyampaikan jika aturan terkait penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB terlalu tergesa-gesa.

“Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai. Maka, saran saya di-review dahulu,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Senin, 12 September 2022, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah itu, penghapusan tenaga honorer harus diikuti oleh pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut dikarenakan beban kerja yang akan bertambah.

Sedangkan, peralihan dengan memanfaatkan teknologi juga perlu waktu yang tidak sedikit, tidak semudah membalikan telapak tangan.

Kalau aturan tersebut tetap memaksa untuk diterapkan atau menjadi keharusan, Ganjar menyampaikan, bahwa SDM perlu disiapkan agar mereka serba bisa dalam pekerjaan.

“Tentu butuh skill tambahan. Akan tetapi, itu ‘kan butuh waktu. Makanya, tidak bisa dalam waktu pendek,” ujarnya.

Pernyataan-pernyataan Ganjar Pranowo tersebut disampaikannya setelah menerima kunjungan kerja dari Komisi IX DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 perihal pengawasan terhadap tenaga kerja honorer.

Selain itu, Ganjar juga menyampaikan beberapa pesan kepada Menteri PAN-RB.

“Untuk menyelesaikan honorer ini tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testing-nya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tetapi betul-betul skill. Di provinsi ini sudah melakukannya,” ungkapnya.

Menteri PAN-RB diminta untuk berpihak pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dengan memberikan penghargaan dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.

Untuk masalah honorer, Ganjar mengatakan, bahwa hal tersebut perlu dibicarakan secara musyawarah, duduk bersama.

Namun, Ganjar menyampaikan, kalau untuk mereka yang korupsi, terlibat narkoba, asusila, dan yang lainnya, diharapkan untuk segera dipecat.

Komisi IX DPR RI, Tuti Nusandari Roosdiono sebagai pimpinan kunjungan kerja tersebut menilai ada banyak pengambilan sikap yang berkaitan dengan tenaga honorer di Provinsi Jawa Tengah yang dapat ditiru.

“Jadi, kami terus akan sharing-lah masukan apa yang terbaik dan Pak Gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua. Insya Allah, kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” ungkapnya.***