tentang.co.id – Belakangan publik dihebohkan dengan akun hacker Bjorka yang mengeklaim telah membocorkan data pemerintah.

Bjorka berhasil membocorkan berbagai data, di antaranya 1,3 miliar data nomor SIM, data penduduk yang terdaftar KPU, dokumen kepresidenan, identitas pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga dalang pembunuh Munir.

Setelah berbagai data tersebut dibocorkan oleh Bjorka akhirnya Menteri Kominfo angkat bicara.

Keterangan pers tersebut disampaikan oleh Johnny G. Plate dan disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada 12 September 2022.

Menkominfo mengakui bahwa banyak data-data beredar yang dibocorkan oleh Bjorka , namun data tersebut merupakan data-data umum dan data lama.

“Data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum ya, data-data umum bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang, sebagian data yang lama,” kata Johnny dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Johnny menyampaikan bahwa tim kementerian lintas lembaga yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam terkait data tersebut.

“BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” katanya.

Johnny juga menyampaikan perlu dibentuk emergency response team untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia dan menjaga kepercayaan publik.

“Akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN yang akan melakukan assessment-assessment berikutnya,” kata Johnny.

Menurut Johnny komunikasi publik juga sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.

Johnny mengimbau kepada media untuk tidak memberitakan berita yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat.

“Banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip, yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling membully,” ujarnya.

“Kita perlu membangun kekuatan nasional kerja bersama-sama gotong royong menghadapi semua bahaya termasuk bahaya di ruang digital,” lanjut Johnny.

Terakhir, Johnny menyampaikan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh Panja Komisi 1 DPR RI dan Pemerintah.***