Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali mengingatkan Polri agar tak hanya memecat Irjen Ferdy Sambo dalam pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Apalagi, mantan Kadiv Propam Polri itu sudah terbukti melanggar etik dan profesi berupa obstruction of justice yang bisa dijerat pidana.
 
Tak cuma obstruction of justice atau menghalani penyidikan, Sambo bahkan dianggap melakukan perbuatan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dia menggunakan jabatannya untuk mengaburkan fakta-fakta kematian Brigadir J.
 
“Pemecatan Sambo itu harus. Dia melakukan obstruction of justice dengan menggerakkan begitu banyak orang dan anggotanya di kepolisian untuk menghalang-halangi penyidikan. Itu kejahatan yang luar biasa. Dan itu abuse of power,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.


Taufan berharap pemecatan itu bukan babak akhir dari proses penegakan hukum atas perbuatan Sambo dalam menghalangi penyidikan. Termasuk, penyalahgunaan kekuasaan.
 
“Pemecatan itu hanya awal yang memang keharusan. Tetapi, kita (Komnas HAM) menilai itu tidak cukup. Kita tetap mendorong, supaya perbuatan obstruction of justice dan abuse of power yang dilakukan oleh saudara Sambo ini, tetap ke ranah pidana,” ujar Taufan.
 
Hasil sidang Komisi Etik dan Profesi Polri (KEPP) resmi memecat Ferdy Sambo dari kepolisian. Namun, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) itu belum dapat dieksekusi lantaran Sambo mengajukan banding.
 
Pemecatan terhadap Sambo itu dilakukan lantaran statusnya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Putusan sidang KEPP juga menyatakan Sambo melakukan pelanggaran berat dan perbuatan tercela, serta menyalahi sumpah jabatan sebagai anggota kepolisian.
 

Sementara itu, di kasus pembunuhan Brigadir J, Sambo dijerat dengan Pasal 340 KUHPidana subsider Pasal 338 KUHPidana, juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana. Bersama Sambo, penyidik menetapkan Bharada Richard Eliezer (RE), Bripka Ricky Rizal (RR), Kuwat Maruf (KM), dan Putri Candrawathi Sambo (PC) sebagai tersangka.
 
Untuk obstruction of justice, tim Inspektorat Khusus (Irsus) sudah memeriksa 97 personel. Dari jumlah itu, 35 nama di antaranya disebut sebagai terduga pelaku. Dari terduga pelaku itu, 18 personel mendekam di sel isolasi khusus untuk pemeriksaan maksimal. Berdasarkan pemeriksaan, 6 personel sudah dinyatakan sebagai pelaku termasuk Sambo.
 
Sedangkan, lima pelaku lainnya, yakni Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri, dan AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri. Lalu, Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri dan Kompol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.
 
Para pelaku obstraction of justice itu akan dijerat dengan sangkaan pidana Pasal 49 juncto Pasal 33, dan Pasal 48, dan Pasal 32 terkait UU ITE. Mereka juga terancam dijerat dengan sangkaan Pasal 233 KUH Pidana, juncto Pasal 55, dan Pasal 56 KUH Pidana, Pasal 221 ayat (2) KUHPidana. Namun, sampai hari ini para personel pelaku obstruction of justice tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka.
 

(JMS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.