Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta partai politik memainkan isu sara dan politik identitas di Pemilu 2024. Permintaan wapres itu wajib diimplementasikan oleh semua partai politik peserta pemilu.
 
“Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingatkan jangan sampai kampanye Pemilu 2024 menggunakan politik Identitas. Pernyataan tersebut tentu wajib dilaksanakan. Kenapa? kalau bicara di dalam area Pemilu, dalam UU Pemilu larangan itu sudah ada, tinggal penerapan yang tegas dari aturan tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi di Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2022.
 
Menurut Teddy, isu sara dan politik identitas wajib dicegah dari awal adalah sebelum masa Pemilu. Jadi, jika ada pihak-pihak yang terus memainkan politik identitas dalam menjaring suara, harus dieksekusi terlebih dahulu.


“Apakah sulit? tidak, karena aturan melarang setiap orang memainkan politik identitas pun sudah ada, tinggal penerapannya. Yang menjadi masalah saat ini adalah, ketika aturan tersebut mau diterapkan, para pedagang politik membenturkan dengan masyarakat,” jelasnya.
 

Teddy meminta Pemerintah sudah harus tegas, jangan kalah dengan para pedagang politik yang berlindung di balik masyarakat. Karena tanpa ada ketegasan, kat teddy, jangan pernah bermimpi pemilu dan pilkada akan berjalan secara sehat dan demokratis. 
 
“Kuncinya saat ini adalah ketegasan bukan lagi imbauan. Keluwesan pemerintah selama ini, malah dimanfaatkan oleh para pedagang politik untuk merusak bangsa ini,” ujarnya.
 
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta pimpinan partai politik (parpo) tidak menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini sebagai upaya mencerdaskan masyarakat dalam pesta demokrasi itu.
 
“Yang harus dihindari adalah dia mengkampanyekan, itu jangan membawa (isu sara) karena itu kita terus kumandangkan, saya kita masyarakat kita akan (cerdas),” ujar Ma’ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Agustus 2022.
 
Ma’ruf tidak mempermasalahkan apabila masyarakat memilih calon pemimpinnya berdasarkan unsur kedekatan. Wakil Kepala Negara tidak ingin peserta pemilu yang berupaya menggaet suara dengan menggunakan politik identitas.
 

(WHS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.