Jenewa: Kepala Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffith mendesak para donor memulihkan bantuan dana untuk pertumbuhan negara Afghanistan yang terhenti sejak kelompok Taliban menguasai negara tersebut pada Agustus 2021. Terhentinya aliran dana membuat banyak warga Afghanistan hidup di tengah krisis, termasuk pangan dan obat-obatan.
 
Griffith berbicara kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Afghanistan kini menghadapi beragam krisis, mulai dari kemanusiaan, ekonomi, kelaparan, iklim hingga finansial.
 
Ia mengaku khawatir akan ada semakin banyak warga Afghanistan yang kelaparan menjelang musim dingin tahun ini. Untuk mengantisipasi bencana kelaparan di Afghanistan, Griffith menyerukan para donor untuk menggalang dana hingga USD770 juta.


Konflik, kemiskinan, masalah iklin dan krisis pangan “sudah sejak lama menjadi kenyataan menyedihkan” di Afghanistan, ucap Griffith. Ia mengatakan bahwa apa yang membuat situasinya semakin parah adalah terhentinya aliran dana bantuan untuk pertumbuhan Afghanistan.
 
“Kemiskinan semakin memburuk, sementara populasinya terus bertambah, dan otoritas de facto tidak memiliki anggaran investasi masa depan,” ujar Griffith, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 30 Agustus 2022.
 
“Sudah jelas bagi kita semua bahwa dukungan pertumbuhan (untuk Afghanistan) harus dimulai kembali,” sambungnya.
 
Baca:  Hakim AS Sebut Korban 9/11 Tak Berhak Terima Aset Bank Afghanistan
 
Lebih dari separuh 39 juta warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan enam di antaranya berisiko mengalami kelaparan selama musim dingin.
 
Griffith mengatakan lebih dari satu juta anak-anak di Afghanistan “diestimasi mengalami malnutrisi terparah dan mengancam kehidupan.” Jika tidak segera ada bantuan, satu juta anak0anak itu bisa saja meninggal dunia.
 
“Otoritas de facto Afghanistan juga harus mengambil tindakan. Intervensi dan prosedur birokrasi memperlambat bantuan kemanusiaan,” sebut Griffith, merujuk pada Taliban.
 
“Perempuan pekerja kemanusiaan harus diizinkan bekerja tanpa hambatan. Anak-anak perempuan juga harus diizinkan untuk melanjutkan pendidikan mereka,” pungkasnya.
 

(WIL)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.