tentang.co.id – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono mengatakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak memiliki dasar hukum.

Oleh karena itu, Harjono menilai seharusnya keputusan itu batal.

“Ya karena tidak ada dasar hukumnya mestinya batal demi hukum,” kata Harjono saat dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2022).

Menurut Harjono, saat ini Aswanto masih memiliki masa jabatan sebagai hakim konstitusi.

Sehingga, ia menilai, tidak ada alasan untuk memberhentikan Aswanto.

“Pak Aswanto masih dalam masa jabatan dan tidak ada alasan atau dasar untuk diberhentikan dalam masa jabatan tersebut,” tutur dia.

Diketahui, DPR memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto dalam agenda Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/9/2022).

Dalam rapat itu, DPR pun menunjuk Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Muhammad Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto. Pemilihan itu berlangsung tanpa melalui fit and proper test.

Pihak DPR beralasan bahwa pemilihan Guntur Hamzah menggantikan Aswanto dilakukan pada saat rapat internal Komisi III, Rabu (28/9/2022).

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkapkan alasan Aswanto dicopot dari jabatannya sebagai hakim konstitusi di MK karena Aswanto mengecewakan.

Awalnya, Bambang mengatakan, pencopotan Aswanto merupakan keputusan politik.

“Ini adalah keputusan politik. Tentu ini nanti karena hadirnya keputusan politik juga karena adanya surat MK toh? Kan gitu dan nanti kan dasar-dasar hukumnya bisa dicari, tapi ini kan dasar surat dari MK yang mengonfirmasi, tidak ada periodisasi, ya sudah,” ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Bambang menjelaskan ada produk-produk dari DPR yang dibatalkan secara sepihak. Selain itu, Pacul menilai Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR.

“Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh,” tuturnya.