tentang.co.id – Fadli mengatakan, memang Kemenkominfo dan BSSN harus bertanggungjawab dalam urusan kemanan data atau persoalan siber di Indonesia. Menurutnya, RUU Perlidungan Data Pribadi (PDP) yang sedang dipersiapkan belum cukup.

“Harusnya juga ada institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber karena itu data kelihatan yang menurut informasi berseliweran di dark web dibongkar sedemikian rupa ini kan bisa disalahgunakan untuk berbagai macam kepentingan gitu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Menurut Fadli, berbagai permasalahan menganai siber di Indonesia itu seperti menunjukan Indonesia seolah-olah negara yang tak tuan.

“Ini menunjukan sepertinya negara kita dalam konteks dunia siber ini seperti terra incognita seperti negara tak bertuan mudah sekali diretas, mudah sekali dibobol mudah sekali diintervensi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, terkait permasalahan siber menjadi persoalan yang sangat serius.

“Ini menurut saya persoalan yang sangat serius karena menyangkut masalah harga diri,” pungkasnya.

Ulah Bjorka

Sebelumnya, data yang dibocorkan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Bjorka memang kerap kali menjadi dalang kebocoran data orang Indonesia. Insiden pertama yang dia ungkap adalah kebocoran data Indihome pada 20 Agustus lalu, yang kemudian dibantah Telkom.

Jika ditelusuri di situs breached.to, profil Bjorka telah memuat enam unggahan kebocoran data. Konten itu berisi 150 juta data dari KPU, 270 juta pengguna Wattpad, 679.000 dokumen surat-surat Presiden Jokowi, 1,3 miliar nomor SIM yang diregistrasi, 91 juta data pengguna Tokopedia, dan pengguna Indihome.