Suara.com – Sebanyak 10 kasus diskriminasi guru terhadap siswa terungkap terjadi sepanjang tahun 2020 sampai 2022 di DKI Jakarta. Akan tetapi, Jakarta Utara dikecualikan dalam hal ini karena tidak ditemukan kasus dalam daerah tersebut.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara, Sri Rahayu Asih Subekti mengatakan bahwa tak ada kasus diskriminasi karena pihaknya rutin melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sekolah termasuk para guru dan siswa. Menurutnya sangat penting mengedepankan keterbukaan dalam berkomunikasi agar tak terjadi tindakan diskriminasi.

“Jadi semua pergerakan di sekolah kita ajak ngobrol semua terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kegotongroyongan, kebhinekaan itu kita tekankan untuk diutarakan dan ternyata tidak ada satupun (kasus diskriminasi),” ujar Asih saat dikonfirmasi, Senin (15/8/2022).

Menurutnya, sekolah perlu mengadakan berbagai program yang memberikan rasa kebersamaan dan keberagaman umat beragama. Misalnya dengan mengenalkan rumah ibadah tiap agama kepada semua siswa yang berbeda kepercayaan.

Baca Juga:
Pasien Terkonfirmasi Covid-19 di Kaltim Bertambah 27 Orang

“Bahkan tadi saya ke SMPN 122, itu ada pelajar yang Hindu, Kristen, Budha itu mereka sama-sama berkarya di rumah ibadah muslim. Itu ada lomba-lomba 17 Agustus mereka bikin konten kebhinekaaan dan tempatnya kebetulan di musala,” ucapnya.

Asih menyatakan kalau para guru dan tenaga pengajar di sekolah juga harus mematuhi SKB tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 178 Tahun 2014 tentang penggunaan seragam sekolah di sekolah negeri.

Para guru memang tak boleh memaksa siswa dalam menggunakan pakaian yang bertentangan dengan kepercayaan agamanya atau mengenai pemaksaan penggunaan hijab.

“Karena kami kan sudah punya role dari Permendikbud dan Pergub yang terkait juga dengan seragam dan lain-lain. Jadi intinya kita terbuka kalo ada maasalah apapun dibicarakan,” ucapnya.

Sub Koordinator Humas dan Kerja Sama Antarlembaga Disdik DKI Jakarta Taga Radja Gah mengatakan, pihak sekolah memang harus menjamin tumbuh berkembangnya anak dalam pendidikan beragama. Bahkan, para guru akan diberi sanksi tegas jika memang melakukan pemaksaan terhadap sesuatu yang ia percaya.

Baca Juga:
Chelsea Inginkan Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona Pasang Banderol Rp451 Miliar

“Untuk sanksi tegas nantinya juga berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI khususnya di bidang pendidikan,” ucapny.


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.