Pakar siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persada mewanti-wanti data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan digunakan secara ilegal pada Pemilu atau Pilpres 2024.
Pernyataan Pratama terutama merespons rentetan aksi diduga pembobolan data sejumlah lembaga negara hingga pejabat yang dilakukan seorang hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorka beberapa waktu terakhir.
Menurut dia, kebobolan data tersebut membuka peluang data KPU jelang pemilu 2024 juga akan dijebol dan data para pemilih akan digunakan untuk bahan kampanye.
“Kalau orang tahu profil masyarakat, itu di 2024 bisa jadi dijadikan kepentingan politik,” kata Pratama kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).
Sosok Bjorka beberapa waktu terakhir terus menyita perhatian publik. Aksinya mencuri sejumlah data pribadi hingga lembaga dan kerap bernuansa politis menuai reaksi beragam dari warganet. Meski banyak dikecam, tak sedikit pula yang memujinya.
Hingga kini sedikitnya empat pejabat publik telah bereaksi usia datanya dicuri dan disebar Bjorka di media sosial. Mereka yakni, Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Bjorka juga membocorkan sejumlah data yang diduga KPU. Tepatnya pada Rabu (7/9) unggahan berjudul ‘Indonesia Citizenship Database From KPU 105M’ muncul di situs BreachForum.
Bjorka mengklaim memiliki 105.003.428 juta data penduduk Indonesia dengan detail mulai dari NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, hingga umur.
Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim Khusus merespons Bjorka. Tim akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Manipulasi Pemilih
Pratama mengatakan bahwa rentetan pencurian data ilegal itu bukan pepesan kosong. Ia mengingatkan pemerintah agar tak lagi membantah data-data yang telah tersebar hasil pencurian tersebut.
Menurut dia, data-data itu valid. Termasuk di antaranya berita yang menyebut 105 juta data KPU bocor dan dijual secara online. Dan itu juga dilakukan oleh Bjorka.
“Udah pasti. Dari pengalaman yang ada, data kita lemah sekali. Nggak bisa dibantah. Kenapa, udah jelas ada 1,5 miliar SIM card data valid. Data PLN valid, BPJS valid, data KPU valid,” kata dia.
Khusus data KPU, Pratama khawatir itu akan digunakan untuk kepentingan kampanye dan memanipulasi pilihan masyarakat secara objektif.
Dalam beberapa kasus, dia menerangkan, data-data pribadi akan mengetahui preferensi para pemilih mulai dari hobi, kesukaan, pekerjaan, hingga latar belakang keluarga.
Pratama misalnya mencontohkan kasus pencurian data oleh Cambridge Analytica, perusahaan analisis data asal Inggris, terhadap data-data milik Facebook sejak 2014.
Perusahaan itu kemudian menjadi sorotan karena diketahui membantu kampanye calon presiden Donald Trump pada 2016 hingga menang di Pilpres.
“Karena ada data pribadi yang bocor itu bisa dijadikan iklan politik yang isinya bujuk rayu,” kata Pratama.
Rakyat Ragu Hasil Pemilu 2024
Sementara itu, peneliti KoDe Inisiatif, Ihsan Maulana menilai rentetan kebocoran data dalam konteks pemilu akan berpengaruh besar pada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU.
Menurut Ihsan, KPU dan Bawaslu boleh jadi akan menjadi sasaran empuk para peserta Pemilu yang yang tak puas dengan pengumuman hasil penghitungan suara.
“Jika hasil sudah keluar, isu kebocoran data tidak juga selesai. hasil perolehan suara partai partai politik, suara pasangan calon dan suara calon bisa saja ditolak dan digugat,” katanya.
Ihsan mengaku pihaknya mendorong KPU maupun Bawaslu untuk segera membenahi perlindungan data pada server mereka. Termasuk di antaranya melakukan audit terhadap sistem teknologi informasi dua lembaga tersebut.
“Jika kebocoran data ini tidak direspons dengan baik, dampaknya bisa pada trust publik khususnya terhadap hasil pemilu,” katanya.
(thr/DAL)
[Gambas:Video CNN]
Artikel ini bersumber dari www.cnnindonesia.com.
