Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, KIEV – Sebuah Undang-undang (UU) yang diusulkan oleh pemerintah Ukraina pada Jumat kemarin akan membuat sebagian warganya yang memperoleh paspor Rusia ‘dihukum dengan hukuman penjara yang lama’.
Wakil Perdana Menteri (PM) Irina Vereshchuk menegaskan tindakan itu tidak ditujukan untuk warga biasa, namun para pejabat yang bekerja dengan ‘negara musuh’.
Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin Beri Sinyal Perang dengan Ukraina akan Segera Berakhir
Dikutip dari laman Russia Today, Sabtu (17/9/2022), rancangan tersebut menyerukan hukuman 10 hingga 15 tahun penjara bagi pegawai pemerintah daerah yang menerima paspor Rusia
Para pejabat Ukraina yang terlibat dalam ‘propaganda untuk membantu Rusia’ akan dihukum selama 5 hingga 8 tahun, sementara mereka yang ‘memaksa’ warga Ukraina menerima paspor Rusia akan dihukum 8 hingga 12 tahun penjara.
“Begitu pula dengan warga negara Rusia yang terlibat dalam upaya ‘pasporisasi ilegal di wilayah Ukraina’, mereka juga akan dikenakan hukuman yang sama,” kata Vereshchuk.
Baca juga: Ukraina Temukan Tanda Penyiksaan pada Jasad di Kuburan Massal Izium, Tangan Terikat di Punggung
Ia menambahkan bahwa jenis UU ini ‘seharusnya disahkan pada 2014 lalu.
Perlu diketahui, setelah kudeta yang didukung Amerika Serikat (AS) di Ukraina pada Februari 2014, Krimea memilih bergabung kembali dengan Rusia, sementara wilayah Donbass di Donetsk dan Lugansk mencoba mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina.
Ukraina telah mengerjakan rancangan UU tersebut sejak Juli lalu. setelah mengecam keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menerapkan prosedur kewarganegaraan jalur cepat bagi setiap warga negara Ukraina.
Banyak penduduk wilayah Kherson dan Zaporozhye telah memanfaatkan kesempatan itu.
Baca juga: Viral Presiden Rusia Berdiri Menunggu Presiden Kirgistan, Pejabat Ukraina: Putin Dipermalukan Lagi
Awal bulan ini, Vereshchuk mengancam dengan hukuman hingga 12 tahun penjara dan penyitaan properti di bawah UU ‘kolaborasi’ yang ada, bagi siapapun yang hendak mengatur atau berpartisipasi dalam pemungutan suara demi bergabung dengan Rusia di ‘wilayah pendudukan’.
Pekan lalu, Vereshchuk mengumumkan bahwa setiap guru yang telah menggunakan kurikulum Rusia juga akan menghadapi tuntutan pidana.
Sementara itu, polisi negara bagian Ukraina mengatakan bahwa ‘hukuman’ juga akan diberikan pada tiap warga sipil yang dicurigai ‘berkolaborasi’ dan melakukan operasi ‘penyaringan’ di wilayah timur laut.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
