Juru bicara Kemenlu Rusia berkomentar tentang meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan Kosovo-Serbia
MOSKOW, JITUNEWS.COM – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Minggu (31/7) mengatakan bahwa pemerintah Kosovo, yang mendapat dukungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, harus menghentikan provokasi mereka dan menghormati hak-hak etnis Serbia yang tinggal di wilayah Kosovo.
Menurut laporan media, pasukan Serbia telah disiagakan dan penduduk etnis Serbia yang tinggal di utara wilayah Kosovo juga mendirikan barikade untuk menghalau tindakan keras yang kemungkinan dilakukan oleh polisi etnis Albania.
Sirene serangan udara dan lonceng gereja berbunyi di Kosovo utara pada hari Minggu, setelah perdana menteri Albin Kurti mengumumkan operasi polisi untuk melarang plat nomor dan dokumen identitas Serbia. Kurti mengklaim hal ini dilakukan untuk keadilan dan hukum yang setara di semua wilayah Kosovo.
Vladimir Putin Sebut AS sebagai Ancaman Utama Rusia
“Keputusan Pristina tidak masuk akal dan diskriminatif, dan penggantian paksa dokumen pribadi mereka adalah langkah lain menuju pengusiran penduduk Serbia dari Kosovo, serta lembaga-lembaga Serbia-Kosovo yang menjamin perlindungan hak-hak penduduk Serbia dari keinginan sewenang-wenang yang radikal di Pristina,” kata Zakharova dikutip RT.com.
“Ia menambahkan bahwa Kurti sengaja meningkatkan tindakan keras bersenjata, tidak hanya terhadap Serbia di Kosovo tetapi juga terhadap pemerintahan di Beograd, yang ingin “dinetralisir” oleh Barat dengan menggunakan etnis Albania sebagai proksi,” tambah Zakharova.
Sebelumnya pada hari itu, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan negaranya “tidak pernah berada dalam situasi yang lebih kompleks dan sulit” dan bahwa pihak berwenang di Pristina mencoba memanfaatkan situasi saat ini di dunia untuk memulai konflik sambil menggambarkan dirinya sebagai korban.
Kementerian Pertahanan Serbia menegaskan bahwa belum ada satu pun pasukan Serbia yang melewati garis batas wilayah Kosovo.
Kosovo diduduki oleh pasukan NATO pada tahun 1999, setelah pertempuran udara selama 78 hari melawan pasukan Yugoslavia. Pemerintah etnis Albania di Pristina mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dengan dukungan AS, tetapi belum diakui oleh Serbia, Rusia, China, atau PBB.
Karhutla, 250 Hektar Hutan Pinus di Perancis Hangus Terbakar
Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.
